Nunquam Moriuntur

Tentang Jurnal Ini

Jurnal ini fokus pada ruang lingkup masalah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin yang relevan untuk menjelaskan masalah hukum yang dikaji. Jurnal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum seperti hukum tata negara, pidana, perdata, administrasi negara, hukum cyber, dan lainnya.

Terbitan Terkini

Vol 1 (2021): Nunquam Moriuntur

Diterbitkan: 2021-12-15

section default

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA

Hartawan Roy Gunawan, Abdurahman Syayuthi

1-11
- Pdf
DINAMIKA HUKUM TATA NEGARA TENTANG PERIZINAN DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Sahurman Sahurman, A.Yuli Tauvani

12-20
- Pdf
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR. 14 TAHUN 2008 TENTANG GOOD GOVERNANCE

Susilawati Sukarni, A.Yuli Tauvani

21-26
- Pdf
ANALISIS YURIDIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020

Ahmad Khairi, Karlina Rahayu

27-43
- Pdf
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAMBI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM

Yuli Yanti, Karlina Rahayu

44-49
- Pdf
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USHA KECIL MENENGAH KOTA JAMBI

Yuzalmi Yuzalmi, Lisda Ariany

50-60
- Pdf
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM MENDAPATKAN PEMESANAN FIKTIF GO-FOOD PADA APLIKASI GOJEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gusti Rahayu, Wahyu Agus Prayugo

61-67
- Pdf
FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2012

Yuliana Yuliana, Hasanuddin

68-79
- Pdf

Lihat semua terbitan

Nunquam Moriuntur

Tentang Jurnal Ini

Terbitan Terkini

section default

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN ASUSILA

DINAMIKA HUKUM TATA NEGARA TENTANG PERIZINAN DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA SIMPANG TUNGKAL KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR. 14 TAHUN 2008 TENTANG GOOD GOVERNANCE

ANALISIS YURIDIS BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAMBI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USHA KECIL MENENGAH KOTA JAMBI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM MENDAPATKAN PEMESANAN FIKTIF GO-FOOD PADA APLIKASI GOJEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2012

sidebar

Informasi

Kirim Naskah